Pertarungan politik dan keamanan yang signifikan sedang terjadi terkait proses penyaringan TSA. Senator Tammy Duckworth (D-IL) secara resmi menuntut agar Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) membatalkan kebijakan kontroversial yang mengizinkan para pelancong untuk tetap mengenakan sepatu mereka selama pos pemeriksaan keamanan—sebuah tindakan yang dia gambarkan sebagai “sembrono” dan “berbahaya”.
Pergeseran Kebijakan dan Kesenjangan Keamanan
Pada bulan Juli 2025, Menteri Keamanan Dalam Negeri saat itu Kristi Noem menerapkan perubahan kebijakan yang menghilangkan keharusan bagi penumpang untuk melepas alas kaki mereka di keamanan bandara. Meskipun langkah ini sangat populer di kalangan wisatawan yang mencari pengalaman bandara yang lebih lancar, langkah ini mendapat pengawasan ketat terkait dampaknya terhadap keselamatan penerbangan.
Inti dari kontroversi ini terletak pada audit baru-baru ini yang dilakukan Kantor Inspektur Jenderal (OIG) Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS). Menurut Senator Duckworth, pengujian rahasia yang dilakukan oleh OIG mengungkapkan kerentanan kritis:
- Keterbatasan Teknis: Teknologi Pencitraan Tingkat Lanjut TSA tertentu (pemindai seluruh tubuh) tidak dapat memindai sepatu secara efektif.
- Kerentanan Keamanan: OIG menetapkan bahwa kebijakan “shoes-on” secara tidak sengaja menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang ke dalam pesawat.
Ketegangan ini menyoroti dilema yang berulang dalam keamanan penerbangan: perjuangan terus-menerus untuk menyeimbangkan kemampuan dan kenyamanan penumpang melawan deteksi ancaman yang ketat.
Konteks Sejarah: Mengapa Sepatu Penting
Kewajiban melepas alas kaki bukanlah aturan sembarangan; ini adalah respons langsung terhadap upaya “Pembom Sepatu” tahun 2001. Pada tanggal 22 Desember 2001, Richard Reid mencoba meledakkan bahan peledak yang disembunyikan di sepatunya selama penerbangan ke Miami. Seandainya upaya tersebut berhasil, ledakan yang diakibatkannya dapat menyebabkan kegagalan besar di udara. Tuntutan yang ada saat ini untuk pembalikan kebijakan adalah untuk menutup celah yang telah diidentifikasi oleh peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut.
Tuduhan Kelalaian dan Kegagalan Kepemimpinan
Tuntutan Senator Duckworth bukan sekedar kritik terhadap kebijakan itu sendiri, namun sebuah dakwaan terhadap cara DHS menangani temuan keamanan selanjutnya. Surat Senator kepada pimpinan TSA menimbulkan beberapa tuduhan serius:
- Kegagalan untuk Bertindak: Meskipun OIG mengeluarkan “Surat Tujuh Hari” pada bulan Agustus 2025 yang memberitahukan Sekretaris Noem tentang temuan keamanan yang signifikan, Senator mengklaim Noem gagal untuk terlibat dengan penyelidik atau mengatasi risikonya.
- Pelanggaran Protokol: TSA diduga gagal menyerahkan “Keputusan Manajemen” yang diwajibkan yang menguraikan tindakan perbaikan, yang merupakan persyaratan hukum yang harus diselesaikan pada tanggal 30 Januari 2026.
- Kekosongan Kepemimpinan: Menyusul pemecatan Sekretaris Noem pada Maret 2026, Senator berpendapat bahwa lembaga tersebut telah membiarkan “kekurangan keamanan yang berpotensi menimbulkan bencana” selama berbulan-bulan tanpa memperhatikan peringatan OIG.
Implikasi yang Lebih Luas
Perselisihan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pemeriksaan bandara modern. Jika teknologi saat ini tidak dapat memindai alas kaki dengan andal, kebijakan tersebut menciptakan pilihan biner: memprioritaskan kecepatan perjalanan atau kepastian deteksi.
Lebih lanjut, Senator mencatat bahwa perdebatan mengenai keamanan ini terjadi dengan latar belakang “meningkatnya lingkungan ancaman” di Amerika Serikat, sehingga memperumit risiko potensi penyimpangan keamanan.
“Membiarkan kekurangan keamanan yang berpotensi menimbulkan bencana tetap ada… berarti mengkhianati misi TSA.” — Senator Tammy Duckworth
Kesimpulan
Senator Duckworth menyerukan segera kembalinya kewajiban melepas sepatu sampai TSA dapat membuktikan, melalui pengujian yang terverifikasi, bahwa peralatannya dapat secara efektif mengurangi risiko yang diidentifikasi oleh Inspektur Jenderal.